LPM diatur Permendagri No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan pada 5 Pebruari 2007 dan ditandatangani H Moh. Ma’ruf, SE selaku Mendagri.
LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
Untuk Pembetukan LPM diatur dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
Fungsi LPM :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- Ketua : H. Maman KIK
- Sekretaris : H. Iking Rukim
- Bendahara : Drs. Satoris
- Seksi Sosbud : 1. Yayan Rusyana
- 2. Uus Rusnandar
- Seksi Ekbang : 1. Mulyadi
- : 2. Santoip
- Seksi Pendidikan : 1. Drs. H. Juju Juhaeni
- 2. H. Udin
- Seksi Kepemudaan : 1. H. didin
- 2. Drs. Sukani
- Seksi Pemberdayaan : 1. Hj. Emon Udin
- 2. Hj. Nonoh Mahmud